DISKUSI SUPERSERIUS DI TERMINAL CIAMIS MENGGAGAS MODEL FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG HANDAL

Berawal dalam perjalanan pulang dari rapat koordinasi Asosiasi UPK Ciamis ( APU ) yang dilaksanakan di Kawasan Bendungan Cimanganti RM. Mbah suro, Kecamatan Kedungreja kabupaten Cilacap yang berbatasan dengan kecamatan purwadadi kab. Ciamis ( 20/08) berlangsung diskusi  serius dalam perjalanan  dimulai membahas eloknya penataan kawasan bendungan di sekitar RM mbah Suro yang mencerminkan konsep pengembangan wilayah wisata berbasis wisata bendungan yang di prakarsai mbah suro sampai diskusi pemetaan potensi wilayah sepanjang jalan menuju Ciamis serta isyu strategis  PNPM terkait gagasan/usulan yang  dapat mengembangkan dampak pengembangan ekonomi wilayah,  atau PEP ( Pengembangan Ekonomi Perdesaan ) kalau isitilahnya kawan  Lendy Wibowo ( NMC ).

Tibalah di terminal Ciamis untuk sejenak ngopi, sebelum meneruskan ke sekretariat Faskab PNPM di wilayah panoongan, terpancing kembali cerita – cerita kawan Wawan Darnawan dan M. Widiyantoro dari diskusi informal  dengan para kepala desa serta tergagas memahami kembali isyu paket usulan yang di sounding kawan Wawan Darnawan, mulailah terjadi diskusi interaktif dan menarik Wa Haji Uun, mang Ojo, Wawan darnawan, mas Wid yang lebih tajam pada pemikiran kritis implementasi program selama ini yang ternyata lebih didominasi usulan-usulan kegiatan desa yang tidak tuntas menjawab persoalan-persoalan di desa seperti kemiskinan, kesejahteraan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi.

Merefleksikan Kembali Sistem Paket Usulan

Paket Usulan menjadi thema yang sangat menarik untuk di kaji lebih dalam sehingga menjadikan pemahaman kritis dan strategis untuk terus di hembuskan menjadi isyu agar  melahirkan kesadaran kritis masyarakat dan penggiat pembangunan desa ( pemerintah desa, lembaga desa  dan kader-kader desa). Selama ini kegiatan yang di danai program  hanya partial tidak menjawab tuntas kebutuhan masyarakat atau permasalahan yang di hadapi masyarakat, contoh saat ini masih banyak ditemukan usulan kegiatan sebatas bangunan posyandu saja, TPT saja, pembangunan Jalan saja, dll. Jarang sekali kegitan usulan sebagai paket utuh seperti Bangunan  Gedung Pelatihan  dengan Pengadaan mesin jahit, serta pelatihan-pelatihan yang mendukung sarana-prasarana yang sudah di fasilitasi, pada kegiatan lainnya jarang sekali pembangunan gedung posyandu, di paketkan dengan pengadaan kebutuhan pelayanan posyandunya, pelatihan –pelatihan pendukung, pengadaan  media, serta kegiatan-kegiatan pelayanan posyandu ( PMT, dll ).

Permasalahan yang menghambat kualitas gagasan/ usulan kegiatan biasa dipengaruhi pemahaman elit/apartur pemerintah desa yang mememahi kegiatan pada partial kegiatan sarpras yang tidak berdampak pada kebutuhan tetapi pada keinginan kelompok masyarakat atau intervensi elit/pemerintah desa yang disebabkan keengganan melakukan prioritas karena tekanan kecemburuan sosial sehingga terjadi pemerataan usulan desa, sehingga kegiatan yang didanai program tidak menjawab tuntas kebutuhan masyarakat.

Kepala Desa perempuan dalam pembahasan diskusi menjadi menarik karena kades perempuan banyak dekat dengan pengayaan identifikasi aspirasi yang berasal dari perempuan karena lebih dekat berkomunikasi dengan perempuan, perempuan lebih memiliki gagasan kreatif, dibanding gagasan campuran yang pada umumnya di dominasi kaum lelaki  dalam pengambilan keputusannya, sehingga untuk mendorong gagasan kreatif dan mendukung pengembangan ekonomi dan pemberdayaan  maka muncul beberapa rekomendasi untuk disusun RKTL Penguatan pada pelatihan-pelatihan  dan forum – forum sbb :

• ·         Pelatihan Kepala Desa  fokus pada Pengembangan Ekonomi Perdesaan dan merancang integrasi pembangunan desa yang pro-pertumbuhan ekonomi
• ·         Pelatihan Kepala Desa perempuan dengan pembekalan berbagai perspektif pembaharuan di era perubahan sejalan dinamika masyarakat dan perkembangan politik.
• ·         Pelatihan Pendamping Lokal menekankan pada pengembangan dan pendampingan kelompok, pengembangan kawasan, penguatan perspektif baru HAM, Keadilan Gender, Kaderisasi,dll
• ·         Meningkatkan diskusi informal para fasilitator dengan para pemangku terutama kepala desa yang tidak normatif tentang permasalah keproyekan PNPM tetapi lebih menggagas potensi dan pengembangan desa, sehingga gagasan desa dalam kegiatan yang di usulkan dalam RKP Desa lebih pada pro-pertumbuhan desa, yang didorong  untuk memahami kembali paket-paket kegiatan RKP.

Berbagi Pengalaman melakukan Analisa menggagas Paket Kegiatan berbasis potensi Ekonomi Desa

Pengembangan Paket Usulan kegiatan sarana/prasarana dan peningkatan kapasitas dapat di sinkronisasi dengan kegiatan pembiayaan kegiatan mikro di masyarakat baik untuk kegiatan bersifat simpan pinjam atau kegiatan ekonomi produktif, baik dalam paket langsung atau tidak langsung yang terangkai pada konsep pengembangan ekonomi wilayah perdesaan dengan basis potensi lokal. Wa haji Uun berdasarkan pengalamannya dalam pengembangan perkrediatan, usaha berbasis pembiayaan kegiatan mikro masyarakat semasa inisiasi Bank Muamalat Syariah mencoba berbagi memberikan tools analisa untuk mengidentifikasi  potensi  pelaku usaha dan permodalan serta pangsa pasar nasabah UPK Kedepan, wa haji menggambarkan pemetaan sbb :

Kebutuhan / Modal	Tinggi	Sedang	Rendah
Tinggi	TT	TS	TR
Sedang	ST	SS	SR
Rendah	RT	RS	RR

Pemetaan diatas dapat di petakan untuk memeprtajam pemetaan sosial dan hubungan ekonomi dengan peran kelembagaan kelompok atau kelembagaan UPK sebagai contoh :

• ·         Individu berkebutuhan Rendah dengan Modal Tinggi dapat di posisikan sebagai Penambung / penanam modal serta bapak angkat usaha
• ·         Individu berkebutuhan tinggi dan Modal rendah dapat menjadi pangsa pasar kelompok –kelompok UPK yang diperkuat dengan penambahan modal dan peningkatan kapasitas, dll
• ·         Dan kombinasi lainnya yang layak di didiskusi lebih mendalam

Analisa selanjutnya untuk menganalisa kebutuhan permodalan selanjutnya mempertimbangkan analisa sebagaimana umumnya yang dilakukan lembaga pembiayaan seperti  5 C ( Character,Capital, Capacity, Condition, Colateral ) , meskipun untuk pangsa yang  pasar UPK juga perlu memperhatikan aspek kelembagaan karena nasabah bersifat kelompok bukan individu-individu.

Pada prinsipnya model fasilitasi terarah perlu di kembangkan dengan turut langsung dalam praktek usaha-usaha yang melekat dan dekat  di masyarakat, sehingga seorang fasilitator benar-benar “mengajari berenang dekat dengan Kolam renang” mendekatkan dan memudahkan jiwa usaha dalam lingkungan kehidupan ekonomi yang siap bertarung sebagai pelaku ekonomi masyarakat.

Kesamaan Harapan dengan email pak Ibnu di Milis IPPMI

Sesampai di kantor faskab gagasan diskusi merefleksikan pola fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat rupanya tidak berhenti, penguatan gagasan gayung bersambut setelah membaca milisnya pak Ibnu Taufan mencermati perjalanan panjang  jejak kata data 15 tahun PNPM, pada email beliau menuliskan beberapa kritik dari berbagai pihak sebagai berikut :

TETAPI, saya masih sering terganggu dengan beberapa pernyataan beberapa pemangku kebijakan, seperti juga kesimpulan peneliti dalam artikel2 ini ...

Misalnya,

"..dalam pelaksanaan PNPM, aspirasi warga miskin kerap tak terwakili, khususnya dalam menentukan usulan proyek yang akan diambil .."

atau, seperti ini ...

"..infrastruktur dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada seluruh warga ..

Inilah realitas yang sudah kita alami selama bekerja dalam fasilitasi kegiatan di program besar ini, tetapi kesalahan ini tidak sepenuhnya kita tumpahka pada pendampingan tetapi bagaimana tata kelola manajemen program yang juga turut merusak tujuan sebenarnya dari program itu sendiri.