PERAN BKAD KAWALI MENDORONG RPJMDES DAN RKPDES

  

Kebijakan program diantaranya menjadikan RPJMDES sebagai rujukan usulan kegiatan desa, dari mana pun sumber pendaannya, terlebih melalui pendanaan PNPM MPd, dan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN, bahkan di lokasi PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN ketentuan tersebut telah dilembagakan dalam bentuk regulasi daerah ( Perda atau Perbup).Namun demikian dalam implemantasi kebijakan tersebut bisa jadi tidak sesuai dengan harapan, tanpa adanya komitmen dan pengawalan dari berbagai pihak. Dalam hal ini BKAD punya peran strategis salah satunya sebagai pengawal implentasi kebijakan yaitu memastikan dokumen RPJMDES sebagai rujukan dalam usulan rencana kerja pembangunan desa (RKPDES) termasuk yang akan di usulkan ke PNPM MPd dan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN. Sebagaimana uraian tersebut di atas, BKAD di Kecamatan Kawali setiap tahunnya selalu melakukan pemeriksaan dan pengendalian agar RKPDES yang ada merujuk dan ada di dokumen RPJMDES, BKAD telah memastikan bahwa rencana kerja pembangunan desa (RKPDES) ada dalam dokumen RPJMDES.

Dari kegiatan tersebut di atas pernah ditemukan kasus dimana usulan pembangunan desa Margamulya di coret karena tidak mengacu atau tidak terdapat di dokumen RPJMDES, dalam kasus yang lain usulan desa Sindangsari walaupun ada di dokumen RPJMDES dan RKPDES dicoret juga karena ternyata tumpang tindih dengan program lain.

Menurut H. Dadang BU salah satu upaya mendorong tata kelola pembangunan desa berbasis partisipasi yang dilakukan BKAD saat ini di kecamatan kawali adalah memastikan usulan kegiatan dari Desa dipastikan ada di dokumen RPJMDES dan RKPDES