Pages

Kamis, 15 Mei 2014

BKAD Ciamis Hearing ke DPRD mendorong Regulasi Pro Pemberdayaan

  




Dimana-mana berwacana tentang payung hukum BKAD, walaupun Kabupaten Ciamis telah memiliki Perda No.10 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa. Dalam rangka pematangan bentuk payung hukum BKAD yang sebelumnya pernah dibahas oleh BKAD dan DPRD Kabupaten Ciamis, forum BKAD Kabupaten yang di inisiasi BKAD Kecamatan Kawali melakukan studi banding ke beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan dlangsungkan konsultasi ke satker pusat dan spesialis di NMC ( Pak Lendy Wobowo). Kegiatan di atas dibiayai sumber dana swadaya.

¨  Advokasi kebijakan PIK dan Regulasi


Ketika Kepala bappeda di TA.2012 menginiasi alokasi anggaran dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang tahun 2012 untuk RKPD tahun 2013 dengan semangat inpres 3 tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan serta dalam rangka  memberi kepastian alokasi anggaran terhadapa proses dan hasil perencanaan bottom up partisipatif, maka dimunculkan alokasi Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) walaupun belum ada payung hukum. Atas gagasan inisiatif kepala bappeda waktu itu BKAD turut serta ambil peran dalam rangka memberi dukungan dan kawalan agar PIK yang belum memiliki payung hukum tersebut dapat diterima dan direalisasikan oleh semua pihak, termasuk oleh DPRD.Kegiatan BKAD tersebut dilakukan melalui hearing ke DPRD , walaupun pada kenyataannya di TA.2013 PIK tersebut tidak terealisasikan karena alasan belum ada payung hukum. Namun demikian melalui Perda No.11 tahun 2012 tentang sisrenbangda kebijakan PIK telah memiliki kekuatan hukum dan akan menjadi acuan di musrenbang tahun 2014 untuk RKPD TA.2015. Proses perjuangan tentang PIK hingga saat ini telah memiliki kekuatan hukum tentu tidak terlepas dari peran BKAD melalui forum BKAD se kabupaten, dan BKAD kec. Kawali termasuk yang paling aktif dalam usaha-usaha sebagaimana tersebut di atas.


Berikut ini beberapa Regulasi di Kabupaten Ciamis yang mendorong best practice PNPM melalui peran BKAD dalam tata kelola pembangunan di kabupaten Ciamis


NO

PERDA /PERBUP NO

PERDA/PERBUP TENTANG

01
Perda No.26 th 2013
Tentang Badan Usaha milik Desa (BUMDES)
02
Perda No.12 tahun 2012
Tantang: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis 2011 sd 2031
03
Perda No `1 tahun 2013
Tentang: Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Desa (terdapat Pasal ayat ttg BKAD, Pembangunan swakelola)
04
Perda No.11 tahun 2012
Tentang: Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
05
Perbup No.43 tahun 2012
Tentang: Perda No.11 tahun 2012 (8 juklak)


01
Petunjuk Pelaksanaan Pengolaha Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah


02
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)


03
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)


04
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis  Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)


05
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)


06
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)


07
Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten


08
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
06
Perda No.10 tahun 2007
Kerjasama Desa
07
Perda No.05 tahun 2008
Tentang:Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
08
Perda No.06 tahun 2006
Tentang: Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
09
Perda No.12 tahun 2007
Tentang:Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Perdes)
10
Perda No.15 tahun 2007
Tentang: Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
11
Perda No. 7  tahun 2007

Tentang :Perangkat Desa
12
Perda No.5 tahun 2006
Tentang: Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan
Dan Pemberhentian Kepala Desa
13
Perda No.14 tahun 2007

Tentang: Penataan Kawasan Perdesaan
14
Perda No.8  tahun 2007

Tentang: Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

15
Perda No.12 Tahun  2006

Tentang:Alokasi Dana Desa (Add) Di Kabupaten Ciamis

16
Perda No.13 tahun 2007
Tentang:Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa Di Wilayah Kabupaten Ciamis
17
Buku Panduan dari Bappeda, Januari 2014
Tentang: Panduan Musrenbang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar