Senin, 20 mei 2012 di aula Bapeda Ciamis, Tim Faskab PNPM Mandiri Perdesaan terdiri Ir. H. Uun Untamiharja, Ir. Sutardjo, Muh. Widiantoro, Ir. Jinta Sri Raharjo mengikuti rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di singkat TKPKD yang di hadiri oleh seluruh OPD/SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Acara di buka secara resmi oleh Wakil Bupati Ciamis Drs. H. Iing Syam Arifin selaku Ketua TKPKD Kabupaten Ciamis.
Setelah pengarahan wakil bupati sekaligus pembukaan kegiatan dilanjutkan dengan rapat yang dipimpin oleh Asda II Drs. H. Soekirman, MM sekaligus bertindak sebagai moderator, selanjutnya penyampaian program-program pengentasan kemiskinan oleh OPD/SKPD, yang mendapatkan kesempatan penyampaian waktu itu adalah:
1. Kepala Dinas Kesehatan
Hal-hal yang di sampaikan meliputi capaian sasaran program dan anggaran serta kendala program
program yang di kelola seperti Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda
program yang di kelola seperti Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda
2. Kepala Dinas Sosial ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program terkait penanggulangan kemiskinan yang di kelola meliputi Program Keluarga Harapan ( PKH )
dan program pembangunan Rutilahi ( Rumah Tidak Layak Huni )
dan program pembangunan Rutilahi ( Rumah Tidak Layak Huni )
3. Kepala Dinas Cipta Karya
Program-program penanggulangan kemiskinan yang di bawah kendali Cipta Karya meliputi PNPM
Mandiri Perkotaan, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaa ( PPIP ), Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS ) dan Program Peningkatan Sanitasi dan Permukiman ( P2SP )
Mandiri Perkotaan, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaa ( PPIP ), Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS ) dan Program Peningkatan Sanitasi dan Permukiman ( P2SP )
4. Kepala Bapeda
Ibu Kepala Bapeda menggambarkan Data Jumlah Rumah Tangga Sasaran ( RTS ), berdasarkan data
PPLS tahun 2008 jumlah RTS sebanyak 111.730 RTS dan Tahun 2011 hasil pendataan PPLS (kriteria
30% tingkat ekonomi terendah) jumlah RTS sebanyak 155.706 RTS atau jumlah orang sebanyak
520.709 orang, dengan perincian sbb :
PPLS tahun 2008 jumlah RTS sebanyak 111.730 RTS dan Tahun 2011 hasil pendataan PPLS (kriteria
30% tingkat ekonomi terendah) jumlah RTS sebanyak 155.706 RTS atau jumlah orang sebanyak
520.709 orang, dengan perincian sbb :
a. Kelompok
1 (10%) :
42.167 RTS
b. Kelompok
2 (20%) : 56.770
RTS
c. Kelompok
3 (30%) : 56.769
RTS
selanjutnya mempaparkan Evaluasi
Program Penanggulangan Kemiskinan :
1. Kurangnya sinergitas dan keterpaduan
program
2. Data
kemiskinan terbaru belum tersedia
3. Program/kegiatan
penanggulangan kemiskinan masih banyak belum tepat sasaran
4. Komitmen
Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan stakeholders lainnya implementasinya
belum optimal
belum optimal
5. Motivasi
masyarakat miskin relatif rendah
6. Kebijakan
Pemerintah yang berdampak terhadap bertambahnya beban masyarakat miskin
Hal menarik dari beberapa penyampaian adalah bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang didukung oleh anggaran senantiasa sulit untuk dilakukan evaluasi capaian karena tidak jelasnya sumber data kemiskinan yang akan dijadikan sebagai Target sasaran masih terjadi perbedaan data sasaran masyarakat miskin.
Ketergantungan pada anggaran hal yang sangat mengkhawatirkan kita semua terlebih bila Bantuan Langsung Masyarakat tidak memberikan efek/dampak perubahan dari sisi mentalitas, tentu hal ini menyebabkan kontraproduktif terhadap tujuan awal program terutama bagaimana membangun kemandirian masyarakat dengan kekuatan yang dimiliki sendiri melalui membangun penyadaran kolektif, komitmen bersama, Gerakan kolektif yang pada akhirnya menciptakan kemandirian.
Mencermati Tabel 1. menggambarkan kinerja program yang cukup menarik karena perkembangan alokasi bantuan langsung masyarakat berbanding terbalik dengan swadaya masyarakat. Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kab Ciamis menunjukan Penurun bantuan dana dari tahun 2009 sampai 2012, tetapi nilai swadaya masyarakat menunjukan peningkatan. Ini menunjukan berbagai peningkatan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pola pembangunan yang berbasis partisipatif, atau perlu melakukan kajian kritis kembali antara faktor/komponen yang mempengaruhi peran sosial dan bentuk program-program pengentasan kemiskinan
Tabel 1. Perkembangan BLM dan Swadaya Masyarakat
Pada Kondisi lain tergambarkan pada tabel 2 yang menggambarkan peningkatan Hari Orang berkerja ( HOK ) untuk masyarakat Miskin pada keterlibatan di kegiatan proyek pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan demikian pula dengan angkatan kerja masyarakat miskin yang semakin meningkat dari tahuin ke tahun. Ini menggambarkan bagaimana skema bantuan langsung masyarakat dengan pendampingan dapat memiliki daya ungkit partisipasi masyarakat miskin terlibat dalam pekerjaan proyek masyarakat.
Tabel 2. Kontribusi Masyarakat Miskin dalam
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan program-program pengentasan kemiskinan pada setiap tahapan kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan dan evaluasi menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan program-program yang terlibat.
By Mang Ojo




Tidak ada komentar:
Posting Komentar